Pro-kontra demokrasi dalam Islam
A. Pengertian demokrasi
Demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno yakni "demos" artinya rakyat dan "cratos" artinya kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan izin kepada rakyat untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini rakyat mempunyai andil dalam pengambilan keputusan.
B. Sejarah demokrasi di dunia
Demokrasi telah dipraktikkan sejak Yunani kuno. Dengan sistem ini, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan negara.
Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, Cleisthenes memperkenalkan bentuk pemerintahan yang relatif demokratis di negara bagian Athena pada tahun 508 SM. Kondisi ini membuat Cleisthenes dikenal sebagai bapak demokrasi Athena. Pada waktu itu Athena menganut demokrasi langsung dengan 2 ciri utama pemilihan acak warga negara untuk posisi administratif dan yudikatif dalam pemerintahan, dan badan legislatif yang terdiri dari semua warga negara Athena.
Semua warga negara Athena (kecuali wanita, budak, orang asing, dan pria di bawah usia 20 tahun) memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara di Parlemen Athena. Meskipun demokrasi di Athena ditentukan oleh majelis, itu didasarkan pada kontrol langsung oleh rakyat. Orang-orang akan mengungkapkan pendapat mereka di majelis atau pengadilan untuk membantu mengendalikan politik di Athena.
C. Ciri-ciri demokrasi
1. Keputusan didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat
2. Menjalankan konstitusi
3. Terdapat lembaga perwakilan rakyat
4. Terdapat sistem partai
5. Menjalankan pemilu
D. Prinsip-prinsip demokrasi
Memiliki prinsip sebagai berikut:
1. Adanya pembagian kekuasaan (legislatif, yudikatif dan eksekutif)
2. Adanya pengakuan hak politik seperti berkumpul, berserikat dan berpendapat
3. Adanya jaminan hak asasi manusia
4. Persamaan di depan hukum, sehingga tidak ada diskriminasi dan ketidakadilan
5. Pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat dan memegang kendali atas pemerintahan.
6. Pemilihan yang bebas jujur dan adil
7. Terdapat nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
E. Tujuan demokrasi
1. Memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi
2. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
3. Masyarakat didorong untuk aktif dalam pemerintahan
4. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak absolut atau otoriter
5. Mencegah terjadinya perselisihan
F. Jenis-jenis demokrasi
1. Berdasarkan ideologi
a. Demokrasi liberal
Demokrasi liberal disebut juga demokrasi konstitusional. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengutamakan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan yang sesuai hukum konstitusional.
b. Demokrasi rakyat
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan komunisme dan Marxisme. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang mempunyai cita-cita kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi.
2. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat
a. Demokrasi langsung
Demokrasi langsung disebut juga demokrasi murni. Demokrasi langsung adalah suatu jenis demokrasi dimana rakyat memiliki kekuasaan langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen.
b. Demokrasi perwakilan
Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang akan dilakukan rakyat bisa memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi jenis ini merupakan demokrasi paling umum di dunia.
c. Demokrasi perwakilan sistem referendum
Demokrasi perwakilan sistem referendum adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, dimana Rakyat akan memilih wakilnya untuk duduk dalam badan perwakilan, yang kemudian akan dikendalikan oleh rakyat sendiri.
3. Berdasarkan titik perhatian
a. Demokrasi formal
Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung persamaan politik tanpa menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
b. Demokrasi material
Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada usaha menghilangkan perbedaan dibidang ekonomi dan kurang memperhatikan bahkan terkadang menghilangkan persamaan dibidang politik.
c. Demokrasi formal-material
Demokrasi formal-material adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan mebuang semua keburukan demokrasi formal dan demokrasi material, dimana persamaan derajat dan hak seseorang diakui, akan tetapi kegiatan rakyat terbatas demi kesejahteraan.
G. Kelebihan dan kekurangan demokrasi
1. Kelebihan demokrasi
a. Melindungi kepentingan rakyat
Wakil rakyat dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka yang memilih mereka. Dengan demikian kepentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat dalam demokrasi terjamin.
b. Didasarkan pada prinsip kesetaraan
Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, baik hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh mendiskriminasikan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin atau kepemilikan harta benda.
c. Stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan
Dalam demokrasi perwakilan, para wakil rakyat membahas masalah dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak rakyat. Beda halnya dengan dalam sistem monarki, elit kerajaan membuat keputusan sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan dalam kediktatoran, diktator tidak melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan.
d. Pendidikan politik bagi warga negara
Demokrasi dapat berfungsi sebagai sekolah Pendidikan politik bagi warga negara. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, partai mengusulkan kebijakan dan program yang akan dievaluasi oleh rakyat. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat.
e. Kemungkinan kecil terjadi pemberontakan
Para wakil dipilih oleh rakyat dan menjalankan urusan negara dengan dukungan rakyat. Jika kinerjanya tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka wakilnya tidak dapat dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu memberontak jika menginginkan perubahan.
f. Pemerintahan lebih stabil
demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lainnya karena demokrasi didasarkan atas kehendak rakyat, maka kepemimpinan negara juga didasarkan atas dukungan rakyat.
g. Membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik
Demokrasi menciptakan kerangka yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan pembentukan kebiasaan yang baik. Dalam demokrasi, rakyat dilatih untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka.
h. Didasarkan pada keinginan publik
Pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada kehendak publik, bukan pada rasa takut terhadap penguasa Demokrasi didasarkan pada persetujuan, bukan pada kekuasaan; warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.
i. Biasanya secara ekonomi tumbuh lebih cepat
Kebebasan yang ditawarkan oleh struktur demokrasi memungkinkan publik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur pemerintahan ini memungkinkan kebebasan untuk mencari pekerjaan, bisnis, sekolah, dan bahkan perumahan, meskipun masih ada batasan hukum yang mencegah satu orang merugikan orang lain.
j. Terdorong untuk menuju titik tengah
Kadang-kadang mayoritas dari satu partai dapat memenangkan pemilihan, tetapi meskipun demikian, biasanya terdapat banyak faksi, sehingga kompromi harus dilakukan. Proses ini memungkinkan para pemilih atau wakilnya untuk menggabungkan beragam kebutuhan dari setiap komunitas menjadi kebijakan yang koheren yang memenuhi kebutuhan semua.
2. Kekurangan demokrasi
a. Kuantitas lebih ditekankan daripada kualitas
Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas, tetapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki kekuasaan untuk memerintah. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi, dan mempunyai jiwa korupsi juga dapat dipilih sebagai kepala eksekutif negara.
b. Pemerintahan dijalankan oleh orang yang tidak kompeten
Dalam demokrasi, setiap warga negara dapat berpartisipasi, tetapi tidak semua orang cocok untuk peran ini. Sekelompok manipulator yang dapat mengumpulkan suara dapat berkuasa dalam demokrasi. Akibatnya, demokrasi dikuasai oleh orang-orang yang bodoh dan tidak kompeten.
c. Didasarkan pada kesetaraan yang tidak wajar
Konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum kodrat. Tuhan telah memberi setiap orang kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda. Ada orang yang berani, ada yang pengecut. Ada yang sehat, ada yang tidak begitu sehat. Ada yang pintar, ada yang tidak. Jadi sangat bertentangan apabila semua orang diberikan status yang sama.
d. Tidak ada ketertarikan pemilih pada pemilu
Pemilih tidak selalu menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya. Secara umum, terlihat bahwa partisipasi pemilih hanya berkisar antara 50-60 persen.
e. Turunya standar moral
Satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan pemilihan. Mereka sering menggunakan kebijakan moneter dan cara menipu lainnya untuk terpilih. Kekuatan otot dan uang bekerja bahu-membahu untuk memastikan kemenangan seorang kandidat, jadi moralitas adalah korban pertama pemilu. Apa yang bisa diharapkan setelah mengorbankan moralitas?
f. Demokrasi modern bersifat kapitalistik
Pemilihan dilakukan dengan uang. Kandidat kaya membeli suara. Pada akhirnya rakyat akan mendapatkan plutokrasi yang berkedok demokrasi. Dalam situasi ini, orang kaya mengontrol media untuk keuntungan mereka sendiri. Kepentingan pemilik modal dapat mempengaruhi keputusan politik pemerintah.
g. Pemborosan waktu dan dana publik
Butuh waktu lama untuk membuat undang-undang. Banyak uang akan dihabiskan selama pemilu.
h. Pemerintahan yang stabil tidak akan terjadi
Ketika tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak, pemerintahan koalisi harus dibentuk. Aliansi para pihak dengan perjanjian pembagian kekuasaan hanyalah tindakan sementara. Ketika kepentingan bertabrakan, koalisi dan pemerintah berantakan. Dengan demikian, mencapai pemerintahan yang stabil dalam demokrasi bisa jadi sulit.
i. Legitimasi kediktatoran mayoritas
Mayoritas dituntut untuk melindungi kepentingan minoritas, namun dalam praktiknya hal ini tidak selalu terjadi. Setelah memenangkan pemilu, mayoritas terkadang melupakan minoritas dan mengarahkan pemerintahan sesuai keinginan mereka.
j. Terdapat Pengaruh buruk dari partai politik
Partai politik berusaha merebut kekuasaan secara legal. Namun terkadang anggota partai politik mendahulukan kepentingan partai diatas kepentingan negara.
H. Pro-kontra demokrasi
kita telah mengetahui berbagai hal tentang demokrasi dan ini adalah titik bahasan kita. Dari pembahasan diatas sudah jelas bahwa demokrasi bukan berasal dari Islam, terdapat beberapa tokoh yang menerimanya dan ada pula yang menentang demokrasi dengan alasan menyerupai orang kafir. Berikut ini akan dijabarkan pendapat beberapa tokoh Islam mengenai demokrasi:
1. Abu a'la al-maududi
Abu a'la al-maududi menolak demokrasi secara tegas, menurut beliau Islam tidak kenal dengan paham demokrasi yakni memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Beliau juga menambahkan dalam memutuskan suatu masalah, Islam menggunakan dalil yang kuat. Lain halnya dengan demokrasi yang merupakan buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan negara barat terhadap agama, yang cenderung sekuler dan demokrasi modern merupakan sesuatu yang bersifat syirik.
2. Muhammad imarah
Muhammad imarah berpendapat bahwa Islam tidak secara mutlak menerima demokrasi dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam negara demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan melaksanakan undang-undang) sudah pasti berada di tangan rakyat. Sedangkan dalam sistem syura (Islam), kekuasaan ini merupakan kewenangan Allah. Dia adalah pembuat otoritas hukum tertinggi. Kewenangan manusia hanya untuk menjabarkan dan merumuskan hukum-hukum menurut prinsip-prinsip yang digariskan oleh Tuhan dan melakukan ijtihad atas sesuatu yang tidak diatur oleh perintah-perintah Tuhan.
Demokrasi Barat telah kembali pada pandangannya tentang batas-batas kekuasaan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah penciptaan alam, Tuhan membiarkannya sendiri. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sedangkan dari perspektif Islam, Tuhan adalah pemegang kekuasaan.
Inilah garis pemisah antara sistem hukum Islam dan sistem demokrasi Barat. Adapun hal-hal lain, seperti mengeluarkan undang-undang atas dasar persetujuan rakyat, pendapat mayoritas, arah pendapat umum, dan lain-lain, itu sesuai dengan Islam.
3. Mohammad Iqbal
Menurut Mohammad Iqbal Seiring dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern telah kehilangan aspek spiritualnya yang jauh dari moralitas. Demokrasi yang merupakan kekuasaan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, parlemen dapat menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atas permintaan anggota parlemen. Oleh karena itu, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan landasan moral dan spiritualnya.
Kemudian beliau menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etika dan moral ketuhanan. Jadi Mohammad Iqbal bukan menolak demokrasi melainkan praktek demokrasi yang berkembang dibarat. Model demokrasi yang ditawarkan oleh Mohammad Iqbal antara lain:
- Tauhid sebagai landasan asasi.
- Kepatuhan pada hukum.
- Toleransi sesama warga.
- Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
- Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.
4. Syekh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi
Menurut beliau esensi demokrasi sesuai dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Misalnya:
- Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.
- Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
- Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
- Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah bin Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.
- Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.
5. Salim Ali al-bahasnawi
Beliau berpendapat bahwa Demokrasi memiliki sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Namun kerugiannya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas, yang dapat mengarahkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.
Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:
- Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah.
- Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
- Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).
- Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.
I. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam.
Prinsip demokrasi yang sejalan dengan Islam yakni Adanya jaminan hak asasi manusia, Adanya pengakuan hak politik seperti berkumpul, berserikat dan berpendapat dan Persamaan di depan hukum, sehingga tidak ada diskriminasi dan ketidakadilan. Sementara prinsip demokrasi yang tidak sejalan dengan Islam yakni rakyat yang diberikan kebebasan mutlak untuk bersuara sehingga dapat mengarahkan kepada sikap, tindakan dan kebijakan yang keluar dari aturan-aturan Allah.
Penulis sendiri berpendapat bahwa demokrasi itu baik dengan catatan demokrasi harus berada dibawah payung agama, tidak hanya menekankan kuantitas saja namun juga kualitas perlu ditekankan, pemerintahan harus dijalankan oleh orang yang jujur, amanat dan kompeten di bidangnya.
Penulis : Maulana Aditia
Komentar
Posting Komentar