Sejarah Perjalanan Indonesia (Masa orde baru)
Orde Baru (Orba) adalah nama yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Indonesia Jenderal Soeharto. Orde baru menggantikan orde lama yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno. Munculnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Rezim terjadi pada tahun 1966 hingga 1998.
Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin memperburuk situasi tersebut, memperdalam persaingan antara angkatan bersenjata dan Partai Komunis Indonesia, yang pada saat itu berencana mempersenjatai diri. Sebelum hal itu terlaksana, telah terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang menyebabkan diberantasnya PKI dari Indonesia. Sejak saat itulah kekuasaan Soekarno perlahan mulai merosot.
1. Perkembangan politik
A. Supersemar
Supersemar merupakan surat yang menandai peralihan kepemimpinan nasional dari kepemimpinan Orde Lama ke orde baru. Isi Supersemar adalah peraturan pemerintah Indonesia mengenai situasi keamanan saat itu. Supersemar dilatarbelakangi oleh pemberontakan G30S PKI.
Situasi politik pemerintah masih belum sepenuhnya stabil pasca penumpasan G30S PKI. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto semakin melemah saat itu. Selain itu, keadaan perekonomian Indonesia saat itu sedang melemah. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, para pelajar, mahasiswa dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat atau disebut Tritura.
Isi Tritura antara lain:
1.) Bubarkan PKI.
2.) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September.
3.) Turunkan harga.
Tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan tidak dipenuhi. Untuk menenangkan masyarakat, Presiden Soekarno mengubah kabinet Dwikora menjadi 100 menteri. Perubahan ini gagal memuaskan hati masyarakat karena masih tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI.
Pada tanggal 24 Februari 1966, saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, jalan-jalan menuju Istana Merdeka dipenuhi oleh para mahasiswa, pelajar, dan pemuda. Pasukan Cakrabirawa menghalangi aksi tersebut, yang kemudian menyebabkan bentrokan antara mereka dan para demonstran. Akibatnya, seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim gugur dalam insiden tersebut. Dampak dari insiden berdarah ini telah membuat krisis politik semakin memuncak.
Untuk memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan wibawa pemerintahan. Surat tersebut dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto sebagai panglima militer dan Pangkopkamtib mengembalikan status dan kewibawaan pemerintahan.
Untuk memulihkan keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan, sehari setelah menerima Supersemar, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI serta ormas-ormas afiliasinya atau sejenisnya di seluruh Indonesia, mulai tanggal 12 Maret 1966. Letjen Soeharto pun meminta para mahasiswa dan pelajar untuk kembali ke sekolah.
Selain itu, pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto menangkap 15 menteri yang diduga terlibat G 30 S/PKI. Kemudian Arief Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia yang gugur pada aksi protes 1966 dianugerahi gelar Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) karena gugur saat memperjuangkan amanat rakyat.
B. Pembentukan Kabinet Ampera
Untuk memenuhi tuntutan ketiga Tritura tersebut, Letjen Soeharto mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan Kabinet Dwidarma Kabinet Ampera.
Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera yaitu:
1. Memperbaiki taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang sandang dan pangan;
2. Melaksanakan pemilu dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai dengan kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
4. Melanjutkan perjuangan melawan imperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya ditangani oleh Kabinet Kepresidenan yang dipimpin oleh Soeharto. Akibatnya timbul dualisme dalam kepemimpinan yang saat itu menjadi kondisi yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Pada saat itu, Soekarno masih mempunyai pengaruh politik, namun kekuasaannya perlahan menurun.
Kalangan militer, terutama yang dilatih di negara-negara Barat, menentang kebijakan pemerintahan Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Bantuan keuangan dari Uni Soviet dan Tiongkok juga meningkatkan kekhawatiran Indonesia akan menjadi negara komunis.
Akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi situasi konflik yang berkembang saat itu. Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman tersebut berdasarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.
Pada tanggal 4 Maret 1967, di hadapan sidang DPRHR, Jenderal Soeharto membuat pernyataan kabinet tentang peralihan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap bersikukuh bahwa sidang MPRS harus diadakan agar peralihan kekuasaan tetap konstitusional. Oleh karena itu, diadakan sidang istimewa MPRS pada tanggal 7-12 pada bulan Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, hingga MPR memilih Presiden melalui pemilu.
C. Penataan stabilitas politik
Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden, terjadilah kedudukan kepemimpinan baru di Indonesia yaitu pada masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan penuh, pemerintahan Orde Baru menerapkan stabilitas politik. Langkah-langkah berikut dilakukan dalam penyelenggaraan stabilitas politik:
1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif
Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dipulihkan dengan dikeluarkannya beberapa keputusan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, di antaranya Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Bebas Aktif.
2. Pemulihan hubungan dengan Singapura dan Malaysia
Di bawah naungan Duta Besar Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dan Singapura berhasil dipulihkan. Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia mengirimkan nota pengakuan kepada Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pemerintah Singapura kemudian mengirimkan surat balasan yang menyatakan kesediaannya menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia diawali dengan perundingan yang dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi Perjanjian Bangkok antara lain:
1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
Adam Malik Batubara (Indonesia) dan Tun Abdul Razak Hussein (Malaysia) menandatangani Perjanjian Pemulihan Hubungan antara Indonesia dan Malaysia pada 11 Agustus 1966 di Jakarta.
3. Kembali menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan bergabung kembali dengan PBB bermula dari kesadaran pemerintah bahwa Indonesia telah memperoleh banyak manfaat selama keanggotaannya pada tahun 1955 hingga 1964.
Negara-negara Asia lainnya bahkan PBB menyambut baik kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Adam Malik sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Indonesia juga memulihkan hubungan dengan beberapa negara seperti India, Thailand, Australia dan lain-lain yang sempat tertekan akibat konfrontasi pada Orde Lama.
4. Turut memprakarsai berdirinya ASEAN
Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerja sama regional khususnya di bidang ekonomi dan kebudayaan. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh:
• Adam Malik Batubara (Menteri Luar Negeri Indonesia)
• Sinnathamby Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura)
• Tun Abdul Razak Hussein (Pejabat Perdana Menteri Malaysia)
• Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand)
• Narciso Rueca Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina)
D. Pemilu
Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menyelenggarakan enam pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam semua pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997, pemilu terakhir pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar meraih 74,51% dari 325 kursi DPR. Ini merupakan perolehan suara terbanyak Golkar dalam sebuah pemilu.
Sedangkan, PPP meraih 89 kursi dan perolehan suara PDI menurun menjadi hanya 11 kursi di DPR. PDI kemudian terpecah menjadi PDI Suryad dan PDI Megawati Soekarno Putri yang kini menjadi PDIP. Pemilihan umum rutin pada masa pemerintahan Orde Baru memberikan kesan bahwa demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Selain itu, pemilu diselenggarakan berdasarkan asas LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia).
Namun kenyataannya, pemilu hanya bertujuan untuk memenangkan satu kontestan Pemilu yaitu Golkar. Kemenangan telak Golkar yang konsisten sejak pemilu (1971) hingga pemilu (1997) menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar.
Karena keadaan tersebut, Soeharto menjadi Presiden RI selama enam periode, karena pada masa Orde Baru, presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu, MPR dan DPR selalu menyetujui setiap laporan laporan, rancangan undang-undang, dan usulan pemerintah lainnya tanpa catatan.
E. Penyederhanaan partai politik
Pada tahun 1973, ketika pemilu pertama dilaksanakan pada era Orde Baru, pemerintah menyederhanakan dan menyatukan partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penyatuan partai politik bukan didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan kesamaan program.
Tiga kekuatan sosial politik tersebut yakni:
1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.
2. PDI (Partai Demokrasi Indonesia) gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
3. Golkar (Golongan Karya)
Pemerintahan Orde Baru menerapkan penyederhanaan kepartaian ini sebagai upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada pemerintahan sebelumnya mengajarkan kita bahwa perpecahan Orde Lama bermula dari perbedaan ideologi politik dan belum adanya kesatuan pemahaman terhadap Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
F. P4
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengajukan gagasan tentang menghayati dan mengamalkan Pancasila yang dikenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang bersih dan konsisten, pemerintah telah menyelenggarakan pelatihan P4 secara ekstensif di seluruh lapisan masyarakat sejak tahun 1978.
Tujuan dari pelatihan P4 ini adalah untuk membentuk kesatuan pemahaman tentang demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya kesamaan pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945, dengan harapan dapat terbentuk dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui argumentasi tersebut, opini masyarakat mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Orde Baru. Sejak tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berorganisasi.
Segala bentuk organisasi tidak boleh menggunakan prinsip selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai dasar pemersatu merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan P4 merupakan semacam indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, oleh karena itu segala prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Dari sistem ekonomi pancasila, pers pancasila, hubungan perburuhan pancasila, demokrasi pancasila dll. Pancasila dianggap sebagai kesakralan yang tidak dapat diganggu gugat.
G. Dwifungsi ABRI
Orde baru menjadikan militer sebagai pemain sentral dalam politik melalui doktrin dwifungsi ABRI. Selain angkatan bersenjata, ABRI juga menjalankan fungsi politik sehingga menjadikannya organisasi politik terbesar di tanah air. Pemberian peran ganda kepada ABRI bermula dari pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan tentara pejuang. Kedudukan TNI dan POLRI di pemerintahan sama. Di MPR dan DPR, mereka mendapat jatah kursi berdasarkan kesepakatan tanpa melalui pemilu.
Landasan hukum pelaksanaan Dwifungsi ABRI tertuang dalam Ketetapan MPR yakni mulai TAP MPR(S) No. TAHUN 1969 sampai TAP MPR No. IV Tahun 1978. Selain itu, landasan hukumnya adalah Undang-Undang (UU) No. 15 dan 16 Tahun 1969 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 4 dan 5 Tahun 1975. Peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik dikukuhkan dengan UU No. 20, 1982.
Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa prajurit ABRI berperan sebagai dinamisme dan stabilisator dalam ranah sosial politik. ABRI sebenarnya sudah dinamis sejak Perang Kemerdekaan. Saat itu Jenderal Soedirman melakukan hal tersebut, terus melakukan perlawanan meski kepala pemerintahan ditangkap oleh Belanda. Hal itu juga dilakukan Soeharto saat menyelamatkan bangsa dari perpecahan pasca gerakan 30/S yang melahirkan Orde Baru.
Sistem ini menimbulkan konflik di dalam ABRI sendiri. Banyak perwira, terutama yang masih muda, menilai sistem ini melemahkan profesionalisme ABRI. Dimasukkannya pendidikan sosial dan politik di akademi militer menyebabkan berkurangnya waktu yang dihabiskan untuk mempelajari strategi militer. ABRI juga lemah dari segi kekuatan dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Saat itu, prajurit ABRI, termasuk polisi, yang masih menjadi bagian ABRI saat itu hanya berjumlah 533.000 orang. Hanya mencakup 0,15% dari total penduduk, angka ini sangat kecil dibandingkan Singapura (2,06%), Thailand (0,46%) dan Malaysia (0,68%). Pendanaan untuk ABRI juga rendah, hanya sekitar 1,96% PDB, sementara angkatan bersenjata Singapura menerima 5,48% dan Thailand 3,26%. Selain itu, hanya ada sedikit peralatan dan perlengkapan khusus ABRI hanya mempunyai 100 tank besar dan 160 tank ringan.
H. Operasi Seroja
Operasi Seroja adalah invasi Indonesia ke Timor Timur yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1975. Operasi ini dilancarkan sebagai respon atas tindakan pihak Fretilin yang secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Apa yang melatarbelakanginya? Dan bagaimana kronologi sebenarnya? Berikut pembahasannya.
Wilayah Timor Timur saat ini telah menjadi jajahan Portugis sejak abad ke-16 yang dikenal dengan nama Timor Portugis. Pada saat yang sama, Pulau Timor bagian barat berada di bawah kekuasaan Belanda dan disebut Timor Barat atau Timor Belanda. Ketika Indonesia, termasuk Timor Barat, memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang, Timor Timur tetap menjadi wilayah jajahan Portugis.
Keadaan baru berubah pada tanggal 25 April 1974, ketika terjadi kudeta militer di Portugal yang dikenal dengan Revolusi Bunga. Peristiwa ini juga berdampak pada nasib Timor Timur. Pasalnya, Presiden Spinola yang berkuasa di Portugal yang melakukan dekolonisasi terhadap wilayah jajahannya. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Timor Timur dan memicu munculnya partai politik.
Situasi semakin tidak menentu ketika tiga partai yang terbentuk, Partai Apodeti, Partai Fretilin, dan Uni Demokrat Timur (UDT), terpecah belah karena perbedaan prinsip mengenai masa depan Timor Timur. Ketiga partai tersebut mempunyai misi yang berbeda, Fretilin sangat pro-kemerdekaan, Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT lebih moderat.
Situasi semakin mencekam setelah beredar rumor bahwa sayap radikal Fretilin mengubah Timor Timur menjadi negara komunis. Menanggapi kudeta UDT pada 11 Agustus 1975, Fretilin segera membentuk sayap bersenjata yang disebut Falintil. Fretilin akhirnya memenangkan perang saudara selama tiga minggu dengan UDT.
Menurut laporan resmi PBB, Fretilin membantai sekitar 60.000 warga sipil selama pemerintahannya selama masa vakum pemerintahan di Timor Timur dari bulan September hingga November 1975. Sebagian besar korban adalah pendukung Kelompok Integrasi Indonesia.
Setelah kemenangan tersebut, Fretilin menurunkan bendera Portugis dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Fretilin juga meresmikan kabinet beranggotakan 18 orang, menunjuk pendirinya Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri.
Deklarasi Fretilin tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Timor Timur atau komunitas internasional. Partai-partai Timor Timur yang antara lain UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista kemudian mengeluarkan deklarasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975. Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.
Deklarasi Balibo didukung oleh Amerika Serikat dan Australia yang prihatin dengan keberadaan Fretilin yang dikuasai komunis. Kekhawatiran serupa juga dialami di Indonesia, sehingga Ketua Opsus sekaligus penasihat dekat Presiden Soeharto, Mayjen Ali Murtopo, dan anak didiknya, Brigjen Benny Murdani, memimpin operasi militer untuk mencaplok Timor Timur. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Desember 1975, pemerintah Indonesia melaksanakan Operasi Seroja.
Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia memasuki Timor Timur dan mendarat di utara Dili. Seroja disebut-sebut merupakan operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia yang melibatkan seluruh angkatan bersenjata Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Serangan diawali dengan artileri kapal perang terhadap pertahanan Fretilin di sebelah timur dan barat kota Dili. Hal ini berlanjut setelah pasukan terjun payung turun di pantai kawasan Faroli pada dini hari. Pada malam tanggal 7 Desember 1975, Dili berhasil direbut dan Fretilin didorong kembali ke perbukitan dan pegunungan, menyebabkan puluhan ribu orang terlibat dalam perang gerilya.
Tiga hari kemudian, tentara Indonesia juga merebut kota terbesar kedua di Timor Timur, Baucau. Pada bulan April 1976, jumlah pasukan Indonesia di Timor Timur mencapai 35.000 orang. Namun, pasukan ini hanya mengalami sedikit kemajuan karena mereka menghadapi perlawanan kuat dari tentara Falintil yang terlatih.
Itu sebabnya Indonesia mendatangkan bantuan berupa rudal jelajah dari beberapa negara, kapal selam dari Jerman, dan pesawat militer dari Amerika Serikat. Pada tahun 1977, militer Indonesia, yang dipersenjatai dengan pasukan tambahan dan peralatan canggih, melakukan operasi besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa Fretilin.
Operasi dilakukan dengan intensitas besar termasuk operasi darat serangan udara, dan pemboman terhadap kapal perang selama beberapa bulan tanpa memberikan kesempatan kepada musuh untuk tidur. Kampanye pembersihan yang dilakukan berhasil membubarkan kelompok bersenjata utama Fretilin.
Operasi Seroja mempunyai dampak bagi pihak Indonesia dan Timor Timor, antara lain:
1.) Banyak dari korban adalah tentara Indonesia, warga Timor Timur dan warga sipil
2.) Banyak pimpinan operasi Seroja yang gugur akibat kacaunya perencanaan operasi.
3.) Timor Timur merupakan provinsi ke 27 Indonesia selama 23 tahun.
2. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa
Etnis Tionghoa datang ke Indonesia dan sudah lama tinggal di sana. Tidak hanya untuk berdagang, mereka juga datang ke sini untuk menyebarkan agama Buddha. Berdasarkan catatan sejarah, orang Tionghoa diyakini masuk ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan setelah Dinasti Han (202 SM – 220 SM).
Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa konon sudah ada sejak tahun 1740-an di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dalam Peristiwa Geger Pacitan, Belanda membunuh lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa peraturan yang bersifat restriktif terhadap kelompok etnis Tionghoa, antara lain:
1.) Isolasi pemukiman. Keturunan Tionghoa hanya bisa tinggal di tempat tertentu.
2.) Aturan Passenstel melarang warga Tiongkok bepergian tanpa izin.
Sejak kejadian tersebut, masyarakat keturunan Tionghoa mengalami diskriminasi demi diskriminasi baik dari pemerintah dalam maupun luar negeri.
Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun pada masa Orde Baru diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih terjadi bahkan semakin jelas dan nyata. Beberapa peraturan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu meliputi:
1.) KTP Warga negara Tiongkok mendapat lencana khusus yang membedakannya dengan penduduk asli.
2.) Keturunan Tionghoa tidak diperbolehkan menjadi tentara atau pegawai negeri sipil (PNS).
3.) Warga negara Tiongkok tidak diperbolehkan memiliki tanah di negaranya.
Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan surat edaran untuk menyelesaikan masalah etnis Tiongkok. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa WNA Tiongkok yang beritikad baik akan dijamin kehidupan, usaha, dan harta bendanya oleh pemerintah. Untuk menghindari eksklusivitas, pemerintah kemudian melakukan asimilasi terhadap etnis Tionghoa yang dilakukan melalui beberapa cara, seperti:
1.) Meminta warga negara Tiongkok untuk mengganti namanya menjadi nama Indonesia.
2.) Publikasi apa pun dalam karakter dan bahasa Mandarin dilarang.
3.) Perayaan hari-hari adat yang berkaitan dengan budaya Tionghoa tidak boleh dilakukan di tempat umum.
4.) Tidak ada sekolah Cina . Anak-anak keturunan Tionghoa harus bersekolah di sekolah umum, baik swasta maupun negeri.
Tampaknya langkah tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan pemerintah. Menurut penelitian Amy Freedman dari Franklin and Marshall College, Amerika Serikat, hal ini merupakan bentuk politik pecah belah. Meskipun mereka meminta komunitas Tionghoa untuk berasimilasi, mereka pada saat yang sama harus mengidentifikasi diri mereka sebagai non-pribumi.
Pembunuhan massal terhadap warga Tionghoa kembali terjadi pada tahun 1998. Kerusuhan massal memaksa warga Tiongkok kehilangan rumah dan toko-toko mereka dijarah. Banyak perempuan Tiongkok bahkan diperkosa, dianiaya, dilecehkan dan bahkan dibunuh selama masa ini. Kerusuhan besar-besaran ini juga berujung pada lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya.
3. Perkembangan ekonomi
Pada awal Orde Baru, pemerintah fokus pada menyelamatkan ekonomi nasional dengan mengatasi inflasi, menyelamatkan keuangan negara, dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Dalam menjalankan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pelaksanaan program tersebut, ekonomi Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan berhasil. Berikut adalah penjelasannya:
A. Program jangka pendek
Program jangka pendek penyelamatan perekonomian nasional dilakukan melalui stabilisasi dan pemulihan perekonomian. Pada awal tahun 1966, inflasi mencapai 650%. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa serta merta melaksanakan pembangunan, namun harus terlebih dahulu melaksanakan stabilisasi dan pemulihan perekonomian.
Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga-harga tidak terus meningkat pesat. Pemulihan ekonomi melibatkan pemulihan fisik infrastruktur dan peralatan produksi yang rusak berat. Stabilisasi dan pemulihan ekonomi terapan memberikan hasil yang cukup baik.
Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil diturunkan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Keadaan perekonomian Indonesia terus membaik hingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.
B. Program jangka panjang
Program jangka panjang yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan dilaksanakannya rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pekerjaan pembangunan jangka panjang dilaksanakan secara periodik selama lima tahun yang disebut Pelita (pembangunan lima tahun). Inilah isi lima Pelita dan periodenya:
1. Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)
Tujuan yang ingin dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan infrastruktur, perumahan, lapangan kerja dan kesejahteraan rohani masyarakat. Pelita I lebih fokus pada sektor pertanian. Penyelenggaraan Pelita I memberikan hasil yang cukup menggembirakan, misalnya:
a. Produksi beras meningkat menjadi 14 juta ton yang awalnya 11,32 ton.
b. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7% per tahun dari yang tadinya 3%.
c. Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dapat ditingkatkan dari 80 USD menjadi 170 USD.
d. Inflasi bisa ditekan hingga 47,8 persen pada akhir Pelita I (1973/1974).
2. Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)
Sasaran yang ingin dicapai pada periode ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Pelita II mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi penduduk sebesar 7% per tahun. Inflasi berkurang menjadi 9,5%. Perbaikan dilakukan pada sektor pertanian dan pembangunan jaringan irigasi baru.
3. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancas dan UUD 1945. Arah ekonomi dan politik adalah pembangunan di segala bidang. Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalan Menuju Kesetaraan.
Inti dari kedua pedoman ini adalah kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam iklim politik dan ekonomi yang stabil. Pelita III fokus pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Produksi beras pada tahun 1983 diperkirakan mencapai 20,6 juta ton.
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pelita IV fokus pada sektor pertanian untuk melanjutkan upaya menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang memproduksi mesin-mesin industrinya, serta industri berat dan ringan. Hasil yang dicapai Pelita IV antara lain adalah swasembada pangan, ketika produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Keberhasilan ini mendapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization) atau Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 1985.
5. Pelita V (1 April 1989–31 Maret 1994)
Pada sektor pertanian dan industri, Pelita V fokus pada penguatan swasembada pangan dan peningkatan produksi hasil pertanian lainnya, serta pada industri khususnya sektor yang menghasilkan barang ekspor, industri padat karya, industri yang mengolah hasil pertanian, dan industri yang dapat memproduksi mesin industri Pelita V merupakan episode terakhir dari tahap pertama pembangunan jangka panjang. Kemudian tahap kedua pembangunan jangka panjang dilanjutkan.
6. Pelita VI
Pelita VI merupakan awal dari pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI lebih memfokuskan pendukungnya pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan pembangunan serta peningkatan kualitas SDM. Pelita VI direncanakan mulai 1 April 1994 dan selesai pada 31 Maret 1999.
Namun pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan kemudian menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu Pelita VI tidak bisa berjalan sesuai rencana.
4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru
A. Sosial
Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mencapai stabilitas politik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata. Kedua hal inilah yang menjadi alasan keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Keberhasilan ini tercermin dari penurunan angka kemiskinan, angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pada pendidikan dasar. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa Orde Baru misalnya:
1. Transmigrasi
Transmigrasi Merupakan program perpindahan penduduk dari suatu daerah padat penduduk ke daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. KB
Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk.
3. Puskesmas dan Posyandu
Puskesmas dan Posyandu adalah dua fasilitas yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun setelah konsep Puskesmas lahir pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 1968. Namun posyandu mulai didirikan tahun 1984.
B. Pendidikan
Arah penting sektor pendidikan pada masa Orde Baru adalah penciptaan kesempatan belajar yang lebih luas, yang diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan peserta didik yang mampu menjawab tantangan modernisasi.
Oleh karena itu dikembangkanlah suatu sistem pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan kesempatan dan kompetensi untuk melaksanakan beberapa tugas yang diperlukan bagi pembangunan negara. Pada era orde baru lahirlah konsep pendidikan bernama sekolah pengembangan yang diusulkan Mashuri SH selaku menteri pendidikan dan kebudayaan.
Pada konsep ini siswa diperkenalkan dengan jenis, bidang dan lingkungan kerja. Sehingga mereka melihat peluang untuk memberikan pelayanan melalui karyanya. Siswa tidak hanya mendapat pelajaran teori, tetapi juga dikenalkan dengan sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat dilakukan. Dengan cara ini mereka dapat menyalurkan bakatnya sekaligus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ditemuinya.
Untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintahan Orde Baru melaksanakan beberapa program, yaitu:
*) Instruksi Presiden tentang Pendidikan Dasar
Adanya Inpres ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat hampir 150 ribu unit Inpres SD dibangun pada musim 1993/1994.
*) Program Pemberantasan Buta Huruf, dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978
*) Wajib belajar, dimulai pada tanggal 2 Mei 1984
*) Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
C. Kebudayaan
Pada era Orde Baru, peningkatan dan pengembangan seni budaya bertujuan untuk memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan tempat kegiatan seni lainnya, terjadi pengembangan dan pengembangan seni yang luas.
Selain itu, tujuannya untuk menjaga, melestarikan, dan menggali warisan sejarah dan budaya nasional. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui konservasi, renovasi, dan perluasan museum peninggalan purbakala yang mencakup 1.165 benda purbakala.
Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan ekonomi Asia, diikuti oleh kekeringan terburuk dalam 50 tahun, dan harga minyak, gas, dan ekspor lainnya terus turun Rupiah melemah, inflasi melonjak, dan aliran modal dipercepat.
Para pengunjuk rasa yang dipimpin mahasiswa awalnya menuntut pengunduran diri Soeharto. Di tengah kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR mengangkatnya untuk masa jabatan ketujuh. Soeharto kemudian memilih Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia.
5. Kelebihan dan kekurangan Orde Baru
A. Kelebihan
1. PDB per kapita Indonesia, yang hanya $70 pada tahun 1968 dan lebih dari $1,565 pada tahun 1996.
2. Sukses menerapkan program transmigrasi, KB dan memberantas buta huruf.
3. Sukses menerapkan Gerakan Wajib Belajar, GNOTA, dalam menjaga keamanan dalam negeri.
4. Pengangguran berkurang.
5. Sukses menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap produk dalam negeri.
6. Sukses menerapkan REPELITA.
B. Kekurangan
1. Banyaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
2. Pembangunan yang tidak merata di Indonesia dan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah antara lain disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar mengalir ke pusat.
3. Kecemburuan antara penduduk lokal dan pendatang yang mendapat subsidi negara cukup besar di tahun-tahun pertama.
4. Ada ketidakpuasan di beberapa tempat akibat ketimpangan pembangunan, khususnya di Aceh dan Papua.
5. Pelanggaran HAM terhadap komunitas asing (khususnya komunitas Tionghoa).
6. Kritik dibungkam dan oposisi dilarang.
7. Kebebasan pers sangat terbatas dan ditandai dengan pelarangan banyak surat kabar dan majalah.
8. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, termasuk program Petrus (Penembakan Misterius).
9. Kualitas tentara memburuk karena elite terlalu sibuk dengan politik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan bawahannya.
Penulis: Maulana Aditia
Komentar
Posting Komentar